Islam, Muslim, Demokrasi, dan Politics of Difference

Oleh Chusnul Mar’iyah

Pendahuluan

Demokrasi menjadi aspirasi politik dominan di mana-mana. Apalagi sejak jatuhnya negara-negara komunis, dan hancurnya regime fasis telah dapat membuktikan bahwa demokrasi menjadi pemenang, seperti yang diyakini oleh Francis Fukuyama dalam bukunya the end of History yang menyatakan bahwa demokrasi menjadi pemenang paling tidak dalam bentuk demokrasi liberal (Fukuyama). Demikian demokrasi dielu-elukan, namun juga masih sulit dicapai secara ideal. Demokrasi merupakan subyek yang terus menerus mendapatkan tantangan. Walaupun pada melineum baru ini demokrasi dapat dilihat sebagai pemenang dan krisis secara bersamaan. Hal ini terutama berkaitan dengan teori kritis feminism. Bagaimana demokrasi dilihat dari kacamata perspektif keadilan gender? Bagaimana pula demokrasi dilihat dari kacamata multikultural ataupun dilihat dari kacamata kelompok marginal. Hal itulah kerangka teori demokrasi selalu mendapatkan tantangan bahkan dapat dilacak sejak awal dari pemikiran Yunani Kuno seperti tulisan Pericles pada jaman 400 tahun BC dalam Funeral Oration: (Pericles, lihat dalam Blaug, halaman 25)

Let me say that our system of government does not copy the institutions of our neighbours. It is more the case of our being a model to others, than of our imitating anyone else. Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of minority but of the whole people. When it is a question of settling private disputes, everyone is equal before the law; when it is a question of putting one person before another in position of public responsibility, what count is not membership of particular class, but the actual ability which the man possesses.

Dalam kontek politik Yunani Kuno tersebut dapat dilihat bagaimana demokrasi ideal dilaksanakan dalam tradisi politik negara kota (polis) Sparta. Lebih lanjut lagi Pericles menganggap bahwa demokrasi adalah kekuasaan oleh semua orang, walaupun pada prakteknya yang dimaksud the whole people, adalah mereka yang tertarik pada politik, merekalah yang dapat dikatakan menjadi anggota warganegara tersebut. Walaupun ada anggapan semua orang akan sama di hadapan hokum, sistem rekrutmen yang didasarkan pada kemampuan. Hal ini berlainan pula dengan lawan politik Sparta yaitu Athena yang merupakan negara militeristik.

Tradisi konsep demokrasi sejak Pericles, Aristoteles masa Yunani kuno sampai pada kritik feminis dan tantangan globalisasi dan kapitalisme dewasa ini menarik menjadi kajian teoritik demokrasi. Apalagi setelah jatuhnya regime otoriter melalui people power di beberapa negara berkembang yang terjadi pada decade terakhir ini. Regime politik dewasa ini telah mencoba untuk melakukan reformasi politik menuju ke arah sistem politik yang demokratis. Demokrasi mendapatkan tantangan baru dengan bagaimana memasukkan kelompok yang dimarginalkan dalam praktek demokrasi ke dalam sistem yang lebih inklusif.

Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana demokrasi tersebut difahami sebagai nilai yang universal ataukah lebih cocok sebagai nilai yang berkembang di masyarakat tertentu seperti di negara-negara Barat atau negara-negara yang menganut faham liberalisme? Apakah Demokrasi menjadi hanya sebagai “permainan kata” yang khususnya hanya dapat diterapkan di dalam konteks masyarakat Barat? Ataukah demokrasi memiliki nilai-nilai universal? Atau dapatkah nilai-nilai demokrasi tersebut dicangkokkan ke dalam masyarakat seperti (indegenuisation of western concept)? Namun pada dasarnya agak sulit untuk menerapkan nilai-nilai yang termaktub dalam teori demokrasi. Terdapat banyak masalah terutama dalam dunia politik modern dewasa ini. Apalagi sejak 11 September WTC attacked, globalisasi, sejauh mana demokrasi dapat difahami dengan mengurangi bias yang ada baik bias gender, bias kultur dan civilization ataupun bias secara ekonomi.

Dalam tulisan ini saya akan lebih memilih untuk melihat pada salah satu bias demokrasi  dengan melihat masalah keadilan. Lebih jauh lagi bagaimana demokrasi dalam prakteknya dalam kontek bangunan masyarakat muslim seperti ? Apakah nilai-nilai universal yang dimiliki oleh demokrasi dapat diterapkan dalam masyarakat muslim? Ataukah hanya cocok untuk masyarakat liberal seperti di negara-negara barat? Apa kritik terhadap demokrasi dan masyarakat muslim dari kacamata feminism?